PERIZINAN SEKTOR TRANSPORTASI

Berdasarkan PP NO. 38 Tahun 2007 tentang pembagia urusan pemerintahan anatar pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, telah dibagi-bagi kewenangna pemerintah pusat dan pemerintah deraha provinsi dalam bidang transportasi dan perhubungan.

Melihat lingkup kewenangannya, dapat disimpulakn bahwa dinas perhubungan/transportasidi kaupaten/kota memilki tugas dan fungsi yang luas. Penerbitan izin trayek  diperuntukan untuk angkutan kota bagi permohonan izin trayek baru, permohonan perubahan, dan atau perpanjangan masa berlakunya. Permohonan taryek meliputi:

1.      Perpanjangan masa berlaku izin,

2.      Penambhan jumlah kendaraan bermotrr,

3.      Pengalihan kepemilikan perusahaan,

4.      Perubahan lintaan trayek

5.      Penggantian kendaraan, dan

6.      Perubahan domisili pemilik.

Izin usaha angkutan (dikenal dengan surat izin pengusaha angkutan, SIPA) ditujukan untuk kegiatan usaha angkutan penumpang uumum dan atau angkutan barang ang dilakuakn oleh BUMN, BUMD, koperasi, dan perorangan. Adapun jenis usaha nagkutan yang dikenai ketentuan ini adalah:

1.      Angkutan antar kota,

2.      Angkutan kota,

3.      Angkutan taksi

4.      Angkutan parawisata

5.      Angkutan sewa

6.      Angkutan khusus, dan

7.      Angkutan barang

Izinusaha angkutan tidak dapat dipindah tangankan kepada lain tanpa persetujuan pejabata pemberi izin (didaerah oleh bupati/walikota). Izin usaha nagkutan ini berlaku selam aperusahaan dan/atau perseorangan masih menjalankan usahanya. Sementara pengujian kendaran bermotor, izin insidentel, izin oprasi masih delakukan secar langsung di dinas peruhubungan, hal ini rasakan cukup efektif dan efisena dalam mengurus pengujian kendaraan bermotor, izin operasi ditujak  untuk melkukan kegiatan pengangkutan (taksi, sewa, parawista dan khusus), yang berlaku selama lima tahun dengan kewajiabn melakukan registrasi kartu pengawasan setiap tahun.

Sektor transportasi memenag emiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas wrga kota, baik dri segi kepentingan umum maupun pelayan barang dan jasa. Menemu kenali permasalahan mendaar sektor transpotasi merupakan salah satu uappaya dalam meneptkan posisi kota dlm merumuskan kebijakan sektor transportasiuntuk senantiasa meningkatkan efieiensni dalam skala kota. Kesembrautan, kemacetan, dan polusi udara, yang terlihat dari kondosi lalu lintas mencerminkan elmu adanya kesadaraan masayarakat dan ibu kota yang nyaman.

Permasalahan utama sekto transportasi adalah perizinan dibidang transportasi belum mampu mencegah eksternalitas negatif disektor transfortasi, hal ini disebabkan oleh bebrapa hal.

1.      Lemahnya koordinasi dan kewenagan yang dimiliki pemerintah daerah yang satu dengan yang lainya (misalnya Pemerintah kota Bekasi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mengangani sektor ruang lingkup tansportasi) hal ini disebabkan oleh proses transisi desentralisasi, dimana masih terdapatnya kewenagann pihak provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan perhubungan, terutama yang menyangkut aktivitas angkutan darat antaraprovinsi. Meskipun jarak tempuh angkutan darat misalnya dari kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta cukup dekat, namun demikian segala proses kebijakan dan perizinan yang menyangkut kendaraan bermotor antaraprovinsi masih merupakan wewenang Dinas Perhubungan Jawa Barat. Kordinasi yang dimaksud adalah sampai sejauh mana baik Pemerintah Kota, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya yang strategis menyangkut kualitas layannan umum sektor transportasi. Lemanya koordinasi ini terjadi akibat kesenjangan komunikasi yang berbentutran dengan kewenagan yang ada, hal ini dapat dieliminasi dengan menetapkan pendelegasian kewenagan tertentu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah kota untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat koordinasi, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara efektif.

Untuk menciptakan tingkat efisennsi kota dalam sektor trassportasi, diperlukan pula delegasi kewengan bagi proses perizinan yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupata/Kota terutama untuk angkutan darat dalam provinsi dan angkutan darat anatarprovinsi, khusunya jalur yang berhubungan dengan Provinsi DKI Jarkarta.

2.      Belum optimalnya organisasi sektor transportasi dalam meningkatkan kualitas layanan sektor transportasi. Organisasi yang berperan dalam sektor transportasi di kabupatan/kota dalah organda dan koperasi angkutan kabupaten/kota. Dua organisasi sangat berpengaruh terhadap wajah sektor transportasi terutam angkutan dlaam kota. Organda yang selama ini “cukup dekat” dengan birokrasi ternyata belum mampu merumuskan kepentingan para pengusaha angkutan yang tergabung dalam organisasi tersebut dalam meningkatkan kualitas  layanann sektor transportasi terhadap masyarakat. Peran organdan dalam distribusnya terhadap layanan disektor masih terfokus pada bagaimaan epentingan para pengusaha dapat melakuakna negosisasi pada terhadapa kebijakan tarif angkutan.

Koasi, sebagai wadah yang engkhususaknan diri bagi pengusaha angkuta dalam kota, pada dasarnya tidak merasakan adanya dualisme organisai yang mengurus kepetingan pengusaha dalam kota, namun koasi mencoba menfokuskan kegiatannya untuk memperkuat layanan di tingkat para pengusah angkutan kota. Dalam melaksanakan fungsinya terdapat kelompok pelananan usaha (KPU) yang merupakan bagian dari koasi untuk setiap trayek. Fokus utama KPU adalah menjaga stabilitas trayek dengan melakukan musyawarah diantara para pengusaha angkutan untuk mengeluarkan kebijakan menambah atau mengurangi jumlah trayek.

Belum optimalnya organisasi sektor transportasi untuk bekerjasama meningkatakan kualitas layanan yang dapat diapahami, karena dalam ruang lingkup yng sangat terbatas itu, hanya kepentingan para pengusaha angkutan yang menjadi tujuan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dibagun Pemerintah Kota tidak cukup kondusif bagi partisipasi masyarakat transportasi, di mana organda dan koasi di dalamnya baik dimulai dari sisi perencanaan, impelentasi, dan pengawasan.

3.      Lemahnya pengawasan pemerintah kota terhadap sektor transportasi. Peran pemerintah kota dalam turut mengawais berbagai praktek “pemindah tangannan” isin trayek menyebabkan terjadi praktik jual beli trayek yang tidak wajar.diakuai oleh dinas perhubungan, bahwa praktek-parktek itu memang ada dimasyarakat, namun dijelasakan yang maksud adalah pemindah tananan izin dari satu pengusaha kepengusaha lainnya, dimana seharusnya proses tersebut diketahui denas perhubungna dengan cara melaporkan transaksi pemindahtanganan izin trayek, proses pemindah tanganan trayek dapat dibenar, sepanjang diketahui oleh Dinas Perhubungan.

Keberadaan organda perlu dipertahankan sebagia aset pemerintah kabupaten/kota secara berasama melakukan advokasi peningkatan kualitas pelayaanan, dngan bentuk partisispasi yangs sehat, dan sinergis perencanan transportasi, perlu disosialisasikan sebagi perangkat partisipatif yang memandnag organisasi sektor transportasi sebgai mitra, dengan demikian tingkat pencapian akan ditetukanoleh bagaimana interaksi yang sehat diantara stackholedr transportasi.

Selain itu, organisasi transportasi perlu turut serta melakukan pengaasan sektor transportasi, sebagai ujud dari tanggungjawab, meningkatkan kulaitas pelayaan disektor tarnsportasi. Akuntabilitas publik ini lah yang kumeudian mampu melkaukan check and blances terhadpa pemerintah kota untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat pada umumnya, sehingga praktek-praktek terselubung yang mengakibtkan meningkatkanya eksternal negatif dapat dikeurangi dalampengurusan izin, ada baiknya proses yang sifatnya teknis dan verifikasi (misalnya pemerikasaan kendaraan) diserahkan kepada pihak swasta. Proses disamping mempercepat izin juga akan menghailkan harga yang murah, sebagi konsekuensi dari kompetensi.

4.      Pemerintah kota membuka ruang publik yang seluas-luasnya bagi peningkatan kualitas pelayanan sektor transportasi. Intinya adalah soal kesempatan yang diberikan kepada seluruh warga kota, masyarakat transportasi harus diberi kesempatan untuk melakukan berbagai keluhan dan pengaduan. Keluhan dan pengaduan ini harus direspon oleh pemerintah kota sebagi masukan bagi pengendalian dan pengawasan sektor transportasi. Feedback yang diterima dijadikan sebagia faktor penting dalam merumuskan kebijakan transportasi yang parisipatif.